LANGKAH PEMERINTAH INDONESIA MELALUI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DIGITAL

LANGKAH PEMERINTAH INDONESIA MELALUI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DIGITAL

JAKARTA, TaxCenter – Pemerintah Indonesia terus menerapkan berbagai macam kebijakan kebijakan perekonomian. Melalui kebijakan kebijakan perekonomian tersebut diharapkan dapat terus mendorong pemulihan dan juga peningkatan perekonomian nasional.

Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa perekonomian dan keuangan digital akan menjadi sumber pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) baru di Indonesia.

Bapak Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perekonomian digital tercatat terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada saat pandemi Covid-19.

Sebagai informasi pada tahun 2021, perdagangan digital tercatat mencapai Rp 401 triliun seiring dengan terjadinya lonjakan dari belanja Online dan dukungan atas sistem pembayaran digital.

Bapak Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penggunaan uang elektronik mengalami peningkatan sebesar 32,25%, sedangkan untuk transaksi dengan menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan mencapai 245%.

Sementara itu, untuk nilai dari transaksi atas Digital Banking juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,82% secara tahunan.

Sebagai informasi untuk saat ini, Indonesia telah memiliki 2.291 startup, 2 decacorn, dan 8 unicorn.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% dari digitalisasi di Asia Tenggara.

Kemudian, Menteri Koordinator menjelaskan bahwa digitalisasi perekonomian terus mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan capaian inklusif keuangan. Berdasarkan dari survei keuangan inklusif Bank Indonesia (BI) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menunjukkan kepemilikan akun tercatat sebesar 65,45%. Dan untuk produk dan Layanan Keuangan mencapai 83,6%.

Selanjutnya dengan adanya pencapaian tersebut, Bapak Airlangga Hartarto optimistis atas target dari inklusi Indonesia yang sebesar 90% pada tahun 2024 dapat tercapai.

Walaupun demikian Bapak Airlangga Hartarto menilai bahwa tetap perlu adanya penguatan sinergi, akselerasi dan juga implementasi di tingkat nasional dan juga daerah.

Bapak Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa Presiden G-20 akan menjadi momentum dari penguatan perekonomian dan juga memperkuat sinergi, terutama dalam memperkuat konektivitas antarnegara.

Menurut beliau, sinergi sangat perlukan untuk saat ini, karena tidak ada negara yang dapat maju secara mandiri tanpa harus melibatkan negara lainnya.

Selain itu peran dari akselerasi perekonomian dan keuangan digital juga sangat di perlukan dengan sinergi dan inovasi yang juga dilakukan secara nasional, seperti melalui program digitalisasi transportasi, bantuan sosial, dan kartu pra-kerja.

Perkoppi berharap melalui kebijakan kebijakan digital yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat terus mendorong pemulihan dan juga peningkatan perekonomian Indonesia.