PEMERINTAH PUSAT MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MENINGKATKAN PENGELOLAAN ATAS PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH

PEMERINTAH PUSAT MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MENINGKATKAN PENGELOLAAN ATAS PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH

JAKARTA, TaxCenter – Pemerintah Indonesia terus menerapkan berbagai macam kebijakan kebijakan perekonomian. Melalui penerapan kebijakan kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat memulihkan dan juga meningkatkan perekonomian nasional.

Untuk dapat mendukung proses pemulihan dan meningkatkan perekonomian nasional, Pemerintah terus merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat di harapkan dapat menopang Perekonomian nasional.

Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memperbaiki sistem Pengelolaan Belanja Daerah pada saat melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Ibu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa beliau mencatat selama 11 (Sebelas) tahun terakhir, Belanja Daerah dan Transfer dari Pusat ke Daerah terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi atas Belanja Daerah dan Transfer dari Pusat ke Daerah berbanding terbalik terbalik dengan realisasi Belanja Daerah justru semakin melambat.

Oleh karena itu Ibu Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat memperbaiki kualitas dari pengelolaan anggaran dan kualitas belanja.

Anggaran tersebut semestinya berfokus terhadap peningkatan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga infrastruktur dasar. Hal ini menjadi hal yang penting terutama di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang tidak kondusif saat ini.

Selanjutnya Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan peningkatan atas kualitas penganggaran secara lebih akuntabel. Ibu Sri Mulyani juga menambahkan bahwa Pemerintah Pusat akan terus mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan penyelesaian masalah penganggaran di Daerah sesuai dengan Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Perkoppi berharap Pemerintah Daerah dapat dengan cepat melakukan peningkatan atas pengelolaan anggaran dan meningkatkan perekonomian daerah, dan Perkoppi berharap melalui peningkatan yang terjadi atas perekonomian daerah dapat mendorong peningkatan perekonomian secara nasional.