UPAYA PEMERINTAH DALAM PROSES REFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAN PERBAIKAN IKLIM USAHA INDONESIA

UPAYA PEMERINTAH DALAM PROSES REFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAN PERBAIKAN IKLIM USAHA INDONESIA

JAKARTA, TaxCenter – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mempersiapkan berbagai macam kebijakan.

­Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia memastikan bahwa proses dari reformasi struktur ekonomi dan juga perbaikan atas iklim usaha akan terus dilakukan.

Menurut Bapak Joko Widodo, bahwa masa pandemi telah menyediakan sebuah ruang bagi pemerintah Indonesia untuk dapat berbenah diri dengan melakukan peletakan dasar dasar baru sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan yang lebih kuat dan juga berkelanjutan.

Dalam sambutan yang bapak Joko Widodo sampaikan dalam acara World Economic Forum: State of the World Address, beliau menyampaikan “Kami telah memperbaiki ekosistem investasi, mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif khusus bagi sektor-sektor investasi prioritas”.

Selanjutnya selain dari bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia juga akan terus meningkatkan dari kualitas atas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai macam program, seperti program Up-Skilling dan Re-Skilling, pembentukan politeknik yang dapat berkerjasama dengan industri, sampai dengan kerja sama yang dilakukan dengan universitas dari luar negeri.

Kemudian Bapak Joko Widodo juga menambahkan bahwa kolaborasi yang terjadi dengan pihak swasta juga akan terus diperkuat. Selanjutnya juga untuk kesempatan atas investasi juga akan terus dibuka seluas-luasnya untuk keenam sektor prioritas yaitu sektor Industri padat karya yang berorientasi ekspor, sektor energi terbarukan, sektor infrastruktur, sektor otomotif, sektor pariwisata, dan juga sektor pertambahan.

Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah menetapkan sejumlah prioritas atas pembangunan seperti peningkatan atas produksi pangan dengan melakukan pengembangan Food Estate, penerapan konsep pembangunan rendah karbon (Green Recovery) dan juga melakukan transformasi ke ekonomi digital melalui perluasan pemetaan, dan juga peningkatan atas kualitas infrastruktur dan juga layanan digital.

Sebelumnya juga Bapak Joko Widodo juga telah meluncurkan dokumen “Taksonomi Hijau Indonesia” yang dilakukan sebagai upaya dalam mempercepat atas proses pembiayaan dengan menggunakan prinsip berkelanjutan dalam sektor jasa keuangan.

Kemudian Bapak Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa Taksonomi Hijau disusun setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengkajian atas 2 ribu lebih klasifikasi dan subsektor ekonomi, dari pengkajian tersebut sebanyak 900 lebih klasifikasi dan subsektor ekonomi juga telah dikonfirmasi kepada kementerian yang terkait.

 Beliau juga menambahkan bahwa menurutnya dokumen Taksonomi Hijau juga dapat dijadikan sebuah pedoman bagi kementerian/lembaga dalam melakukan penyusunan kebijakan mengenai pemberian insentif dan juga disinsentif kepada sektor perekonomian tertentu.

Perkoppi berharap perekonomian Indonesia dapat terus meningkat di tengah pemulihan pandemi Covid-19 dan Perkoppi berharap lingkungan usaha di Indonesia dapat terus bertransisi ke sektor yang lebih ramah lingkungan.