UPDATE PEMERINTAH ATAS POSISI UTANG PEMERINTAH PADA AKHIR BULAN FEBRUARI 2022

UPDATE PEMERINTAH ATAS POSISI UTANG PEMERINTAH PADA AKHIR BULAN FEBRUARI 2022

JAKARTA, TaxCenter – Pemerintah Indonesia terus menerapkan berbagai macam kebijakan untuk dapat terus mendorong pemulihan dan juga pertumbuhan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Baru baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat untuk posisi dari utang pemerintah sampai dengan akhir bulan Februari 2022 telah mencapai Rp 7.014,58 triliun.

Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita edisi bulan Maret 2022 menjelaskan bahwa berdasarkan realisasi tersebut, rasio atas utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 40,17%.

Angka rasio utang pemerintah tersebut mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan rasio utang pada akhir bulan Januari 2022 yang sebesar 39,63%.

Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa utang pemerintah masih di dominasi utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Kontribusi dari Surat Berharga Negara (SBN) terhadap stok dari Utang Pemerintah telah mencapai 87,88% atau sebesar Rp 6.164,2 triliun.

Kemudian untuk Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang rupiah telah mencapai Rp 4.901,66 triliun, dan dalam valuta asing mencapai Rp 1.262,53 triliun. Kedua Surat Berharga Negara (SBN) tersebut di terbitkan dalam bentuk Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Sementara itu untuk komposisi atas Utang Pinjaman dari Pinjaman telah tercatat hanya sebesar 12,12% atau senilai Rp 850,38 triliun. Angka utang tersebut terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri yang sebesar Rp 13,27 triliun dan Pinjaman Luar Negeri yang sebesar Rp 837,11 triliun.

Kemudian melalui Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, pemerintah menilai komposisi dari utang pada akhir bulan Februari 2020 tetap terjaga dalam batas aman, wajar dan juga terkendali. Hal ini dapat di liat dari dominasi utang dalam denominasi rupiah.

Pemerintah juga menilai bahwa penurunan atas kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh asing di akibatkan oleh ketegangan global serta juga volatilitas pasar. Namun dengan adanya strategi perluasan pasar domestik untuk pasar Surat Berharga Negara (SBN), dampak atas penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh asing di prediksi tidak akan terlalu signifikan.

Walaupun masih diliputi ketidakpastian, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa Pemulihan Perekonomian pada tahun 2022 di perkirakan akan terus berlanjut.

Selain itu defisit atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang terus mengalami penurunan jika di bandingkan dengan target dari defisit pada tahun 2020 dan 2021 telah menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk dapat kembali bertahap menuju defisit di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bersamaan dengan hal tersebu, pemerintah Indonesia juga akan terus menjaga rasio utang, dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non-utang, seperti dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta pengimplementasi SKB III dengan Bank Indonesia.

Perkoppi berharap agar melalui kebijakan kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah dapat terus menjaga dari rasio utang, dan Perkoppi berharap perekonomian Indonesia dapat terus meningkat.